Gas Bumi untuk Energi yang Murah dan Ramah Lingkungan

Jakarta, Kompas.com – Gas bumi merupakan energi yang murah dan ramah lingkungan. Ke depan, penggunaan energi ini akan diperkirakan semakin besar seiring dengan timbulnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang usaha gas, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berupaya memperluas jangkauan layanan sehingga memungkinkan masyarakat menikmati bahan bakar jenis ini.

Salah satu yang dilakukan adalah dengan membangun stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) pertamanya di wilayah Jabodetabek beberapa waktu lalu. SPPBG ini berada di kawasan Pondok Ungu, Bekasi. Direktur Utama PGN Hendi Prio Santoso menyatakan, pembangunan SPBG merupakan komitmen PGN untuk mendukung konversi energi dari BBM ke gas bumi di sektor transportasi.

“Peresmian SPBG ini merupakan bentuk nyata PGN untuk perluasan pemanfaatan gas bumi dalam negeri dan mendukung program pemerintah dalam konveri BBG untuk transportasi. Tentunya, kami tidak bisa berjalan sendiri, dibutuhkan dukungan pemerintah dan kerja sama seluruh stakeholder untuk mendorong masyarakat melakukan penghematan bahan bakar dengan menggunakan gas, yang lebih ekonomis, aman, ramah lingkungan,” ujarnya.

Setiap tahun kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia terus melonjak. Diperkirakan tahun ini kebutuhan BBM Indonesia mencapai sebanyak 120 juta barrel/tahun serta 165 jutabarrel/tahun pada tahun 2015 mendatang. Untuk mengantisipasi itu, penggunaan bahan bakar gas tentunya akan jauh lebih ekonomis karena harganya jauh lebih murah sekitar Rp. 3100/liter.

Analisis :

Kasus ini menjelaskan tentang gas bumi yang murah dan ramah akan lingkungan. Sehingga  Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berupaya memperluas jangkauan layanan dengan tujuan agar masyarakat dapat menikmati bahan bakar jenis ini. Dengan adanya usaha tersebut, juga mempunyai manfaat yang positif, yaitu penghematan bahan bakar dengan menggunakan gas, yang lebih ekonomis, aman, ramah lingkungan.

Iklan

Target Swasembada Sejumlah Komoditas Tersandung Hambatan

Jakarta, Kompas.com – Target swasembada pangan tahun 2013 atas beberapa komoditas unggulan masih terganjal berbagai hambatan. Beberapa komoditas pangan masih menghadapi situasi yang membuat target sulit tercapai. Menteri Pertanian (Mentan) Suswono mengatakan untuk komoditas beras dan jagung sudah tidak ada masalah berarti karena sudah surplus sejak tahun 2013 lalu. Walaupun berdasarkan data, produksi jagung tahun 2013  sebesar 18,51 juta ton lebih rendah dibandingkan produksi tahun lalu.

“Jagung dan beras sudah surplus. Jadi tidak ada masalah. 2013 serapan Bulog juga bagus, akhir tahun stok di atas 2 juta, sehingga tidak ada alasan untuk impor. 2014 prediksinya akan baik dan iklim juga baik,” kata Suswono di kantor Kementerian Pertanian, Selasa (7/1/2014). Adapun untuk komoditas gula, upaya masih ada pada revitaliasi pabrik gula dan pembangunan pabrik gula baru. Namun demikian, sepanjang harga masih menarik bagi petani, maka produksi juga akan membaik.

Sementara kedelai, diakui Suswono target produksi kedelai mencapai 1,5 juta ton. Saat ini, lanjutnya, banyak petani yang telah kembali menanam kedelai. Hambatan dalam komoditas daging sapi diakui Suswono adalah masalah transportasi. Untuk tahun 2014 ini, pihak Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk mengangkut daging sapi dari daerah-daerah sentra produksi.

“Kementerian Perhubungan akan memberi dukungan untuk mengangkut daging sapi dari daerah-daerah sentra. Mudah-mudahan bisa menambah supply. Dengan adanya transport memadai, supply makin banyak tentu bisa mengurangi impor. Diangkut dengan kapal laut,” kata Suswono.

Analisis :

Kasus ini menjelaskan mengenai target swasembada pangan tahun 2013 atas beberapa komoditas unggulan masih terganjal berbagai hambatan. Hal tersebut dikarenakan iklim serta cuaca yang kurang mendukung. Dan sebagian para petani beralih kembali menanam kedelai serta Hambatan dalam komoditas daging sapi diakui Suswono adalah masalah transportasi.

2013, Rakyat Indonesia Bertambah Sengsara

Jakarta, Kompas.com – Beragam data ekonomi pada 2013 dinilai menunjukkan rakyat Indonesia bertambah sengsara dalam setahun terakhir. Tantangan perekonomian 2014 adalah pembenahan struktural, termasuk sektor pertanian dan swasembada pangan. “Selama setahun terakhir, kualitas pembangunan sangat merosot,” kata anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arif Budimanta, Sabtu (4/1/2014). Beberapa indikator, sebut dia, menjadi acuannya.

Naiknya tingkat kesengsaraan rakyat, ujar Arif, terlihat dari melonjaknya angka indeks kesengsaraan (misery index) Indonesia. Semakin tinggi angka indeks ini menunjukkan semakin sulitnya kehidupan seseorang. Pada 2012, indeks kesengsaraan rakyat Indonesia adalah 10,72. Pada akhir 2013, angkanya melonjak menjadi 15,04. Indeks ini merupakan indikator ekonomi yang perhitungannya menggunakan angka inflasi dan pengangguran sebagai variabel.

Inflasi Indonesia pada akhir 2013 yang mencapai 8,38 persen, kata Arif, jauh melampaui asumsi makro yang dipatok untuk APBN 2013 di level 7,2 persen. Meski demikian, angka pada akhir tahun itu jauh lebih rendah dari perkiraan inflasi setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi, di kisaran 10 persen. Bahan pangan menyumbang 11,35 persen inflasi dan transportasi 15,36 persen. Jumlah penduduk miskin juga tercatat naik dari 11,37 persen pada Maret 2013 menjadi 11,47 persen pada akhir 2013. “Saya sudah mengingatkan bahwa biaya untuk menahan inflasi dari kenaikan harga BBM serta ongkos penanggulangannya harus dihitung masak-masak.

Analisis :

Kesengsaraan dalam suatu negara identik dengan banyaknya pengangguran. Semakin banyaknya penggangguran, maka semakin tinggi tingkat kesengsaraan. Adapun macam-macam pengangguran, yaitu ada pengangguran terbuka, setengah menganggur, dan terselubung.

Salah satu cara agar indonesia lepas dari kesengsaraan yaitu, perbanyak akan lowongan pekerjaan. Selain itu, untuk mengatasi penggangguran juga harus mendorong majunya pendidikan, meningkatkan latihan kerja untuk memenuhi kebutuhan keterampilan, mendorong dan meningkatkan kewirastastaan, serta meningkatkan usaha transmigrasi.

Tak Lagi Kompeni , Indonesia Kini Dijajah Oleh BBM!

Jakarta – Indonesia sudah sangat bergantung dengan bahan bakar bersubsidi. Ketika pasokan energi terganggu, akan muncul gejolak. Kondisi ini menunjukkan kalau Indonesia telah terjajah oleh BBM bukan lagi oleh Belanda alias Kompeni. Demikian disampaikan Menteri BUMN Dahlan Iskan usai senam pagi di Monas Jakarta, Selasa (7/1/2014).

Itu semua sudah terbukti. Kita dijajah oleh BBM, “kata Dahlan. Kondisi ini sangat berbahaya untuk keamanan energi nasional karena cadangan energi Indonesia relatif belum terjaga. Energi nasional masih didukung dari impor BBM.

“Security (keamanan) itu betul untuk bensin. Negara dengan cadangan energi nggak cukup, dia nggak akan maju. Sudah terbukti toh kita kena penjajahan BBM,“ sebutnya. Beberapa dengan negara seperti China dan Amerika, menurutnya ke-2 negara ini sangat memperhatikan cadangan energi. Ketahanan energi menjadi prioritas di negara ini.

“Tiongkok (China) itu membeli minyak mentah, untuk dimasukkan ke dalam tanan. Amerika juga begitu. Amerika itu impor minyak mentah belum tentu dipakai tapi untuk cadangan di dalam tanah,“ sebutnya.

Analisis :

Indonesia sangat bergantung akan BBM bersubsidi. Hal inilah yang membuat ketua BUMN menganggap bahwa Indonesia sedang “dijajah” oleh BBM. Dengan terus-menerusnya masyarakat menggunakan BBM bersubsidi mengakibatkan semakin susahnya masyarakat untuk lepas dari bahan bakar (BBM) bersubsidi. Kekurangan sedikit, pemerintah langsung mengimpor bahan bakar. Sehingga Indonesia tidak mengutamakan adanya cadangan energi. Paadahal jika dilihat dari kasat mata, jika kebutuhan manusia akan bahan bakar tak pernah pernah berhenti, pasti suatu saat bahan bakar (BBM) menjadi suatu barang langka. Dan disaat bahan bakar menjadi suatu barang yang langka, saat itu juga Indonesia tidak memiliki cadangan energi.

Jadi, BBM bisa juga disebut sebagai salah satu contoh barang ekonomis. Yaitu barang yang mempunyai kegunaan dan langka, yaitu jumlah yang tersedia lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Atau barang yang terbaatas jumlahnya (langka) dan memerlukan pengorbanan untuk memperolehnya.

Berbeda dengan negara-negara luar, contoh China dan Amerika. Kedua negara tersebut lebih sering membeli (mengimpor) bahan bakar untuk dijadikan sebagai cadangan bahan bakar.

Wamenkeu : Impor Elpiji Masih Tinggi karena Tak Ada Bahannya di Indonesia

Jakarta, Kompas.com – Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebutkan, Indonesia masih perlu banyak impor untuk mencukupi kebutuhan elpiji dalam negeri. Saat ini 53% kebutuhan elpiji domestik didatangkan dari luar negeri. Bambang menyebutkan, liquid petroleum gass atau elpiji berbeda dari liquid natural gass (LNG). Elpiji merupakan produk sampingan dari tambang minyak sehingga jumlahnya tidak sebesar LNG yang dihasilkan, misalnya Arun dan Tangguh. Adapun untuk elpiji bahannya masih di impor. “Karena, elpiji ini memang tidak ada bahannya di Indonesia,” ujar Bambang. Selasa (7/1/2014) di Jakarta.

Sepanjang 2013, pemerintah telah menggambarkan subsidi elpiji tabung 3 kg sebesar Rp. 30 triliun. Meski demikian, berdasarkan keterangan Direktur Jenderal Anggaran Askolani, tagihan yang harus dibayar pemerintah nyatanya lebih tinggi, yakni sebesar Rp. 40 triliun. Penyebabnya kurs rupiah melemah. Menurut Bambang, kondisi ini masih jauh lebih baik dibandingkan sebelum konversi minyak tanah ke gas. “Bayangkan kalau masih menggunakan minyak tanah. Di satu sisi masih impor. Kedua, butuh subsidi lebih besar karena enggak mungkin kasih harga tinggi, karena (minyak tanah) untuk rakyat kecil kan,” ujarnya.

Untuk 2014, Bambang memperkirakan subsi elpiji masih sama dengan tahun lalu, yakni di kisaran Rp. 30 triliun hingga Rp. 40 triliun. Ia menyangsikan kenaikan harga elpiji nonsubsidi 12 kg akan membuat konsumen beralih menyerbu elpiji subsidi tabung melon. Hal ini dikarenakan kenaikan harga elpiji 12 kg tidak terlalu besar. Kalau harga naik Rp. 1000/kg, saya perkirakan migrasi kecil sekali, sama seperti pertamax ke premium,” kata Bambang.

Analisis :

Kasus ini menjelaskan bahwa indonesia yang terus-menerus mengimpor elpiji untuk memenuhi kebutuhan akan elpiji dalam negeri. Sehingga inilah yang mengakibatkan indonesia mengalami “lemahnya mata uang” . Salah satu satu faktor yang mengakibatkan rupiah melemah yaitu, neraca perdagangan defisit. Ekspor lebih kecil dibandingkan impor.

Selain itu juga, neraca transaksi berjalan juga mengalami defisit, karena pembayaran-pembayaran utang luar negeri yang banyak jatuh tempo. Hal pertama diataslah salah satu faktorutama yang menyebabkan rupiah melemah. Faktor mengapa Indonesia terus-menerus mengimpor elpiji dari luar negeri yaitu karena elpiji memang tidak ada bahannya di Indonesia.

Wamankeu : Kemiskinan Bisa Dikurangi Bila Orang Kaya Bayar Pajaknya Benar

Jakarta – Pajak merupakan salah satu komponen yang dapat mengatasi kemiskinan di Indonesia. Semakin banyak orang yang bayar pajak di dalam negeri maka akan mengurangi kemiskinan yang sudah mencapai 28,55 juta orang atau 11,47% dari jumlah penduduk. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan setoran pajak akan masuk ke dalam APBN. Kemudian anggaran tersebut akan dibelanjakan untuk kebutuhan masyarakat secara luas, mulai dari belanja modal hingga belanja barang.

“Belanja (negara untuk) orang miskin dari mana duitnya kalau bukan dari pajak. Orang kaya bayar pajak yang benar mangkanya,” ungkap Bambang di kantornya, Jakarta (3/1/2013). Selain itu, belanja dari APBN juga harus dikontrol dengan baik. Sehingga anggaran yang dialokasikan dapat dioptimalkan dengan baik. Agar orang miskin yang merupakan target pemerintah, dapat tersalurkan anggaran negara. “Kuncinya semua di anggaran, di pajak. APBN itu instrumen untuk membuat kesenjangan mengecil, kemiskinan membaik. Jadi kalau APBN tidak dipakai dengan benar, alokasinya nggak benar, ya juga enggak benar,” terangnya.

Ini harus menjadi komitmen bersama dalam penggunaan anggaran. Pengentasan kemiskinan adalah mempersempit kesenjangan orang kaya dan miskin adlah sasaran dari APBN. “Kalau ada usulan program atau project APBN harus diarahkan kedua hal itu,” ujar Bambang. Tahun 2014, Bambang mengaku agak kesulitan untuk mengurangi kemiskinan. Sebab, masih ada masalah dari perekonomian global yang berdampak langsung pada domestik. “Ya memang agak susah karena ada masalah global yang kita tidak bisa prediksi sebelumya. Ya tapi mudah-mudahan bisa diperbaiki dibandingkan 2013,” pungkasnya.

Analisis :

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Adapun fungsi pajak yaitu sebagai fungsi anggaran atau penerimaan. Pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan pemmerintah dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.

Jadi, jika kebanyakan para pengusaha tidak membayar pajak nya secara utuh, maka pemerintah juga akan kurang maksimal dalam membiayai pengeluaran-penggeluaran yang ada. Karena dengan kita membayar pajak, kita juga nantinya yang akan menikmati. Sebagai contoh, pembiayaan dalam memperbaiki jalan-jalan rusak.

Ayo Tukarkan Elpiji 12 Kg ke Bright Gas, Gratis!

Jakarta – PT Pertamina (Persero) masih memberlakukan kebijakan tukar gratis tabung elpiji 12 kg ke Bright Gas. Bright Gas merupakan elpiji keluaran Pertamina dengan kualitasnya premium. “ Sampai saat ini masih gratis, jadi bagi masyarakat yang mau tukar tabung gas elpijinya yang 12 Kg ke Bright Gas 12 kg gratis,” Ujar Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Ali Mundakir, dihubungi, Selasa (7/1/2014).

Ali mengatakan Bright Gas merupakan produk premium dari gas non subsidi Pertamina yang saat ini masih terjual terbatas dibeberapa daerah saja. “Bright Gas baru saja dipasarkan di Jabodetabek dan saat ini sedang dikembangkan pemasarannya di daerah lain seperti Semarang, Yogyakarta, Medan, Batam, Palembang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan dan Makasar. Harga saat ini yang tabung 12 Kg Rp. 115.000/tabung di lokasi penjualan,” ucapnya.

“Jika diantar kerumah ditambah ongkos kirim Rp. 5000/pengantaran, sebelumnya pengiriman gratis,” ucapnya lagi. Ali menambahkan Pertamina juga memiliki produk elpiji yang premium lagi yakni Ease Gas dengan tabung gold dengan kemasan 9 kg dan 12 kg serta 14 kg. “Ease Gas masih dipasarkan di Jabodetabek, merupakan gas kelas premium dengan harga untuk tabung 9 kg Rp. 95.000/tabung, 12 kg Rp. 126.000/tabung dan 14 kg 148.000/tabung,” jelasnya.

Analisis :

Dengan adanya produk elpiji baru, yaitu Bright Gas dan Ease Gas ini membantu agar masyarakat bisa memilih dalam penggunaan gas. Tidak hanya terpaku akan satu pilihan saja. Tapi gas keluaran terbaru milik Pertamina ini merupakan gas yang seharusnya digunakan oleh masyarakat kalangan menengah ke atas. Karena untuk harga akan gas tersebut relatif mahal. Sehingga akan sulit baagi masyarakat kalangan menengah kebawah.

Untuk itu menurut saya, dengan adanya produk gas keluaran terbaru ini, sudah seharusnya gas yang “lama” (3kg) diberikan subsidi, agar masyarakat menengah kebawah tidak kesulitan dalam memperoleh (membeli) gas elpiji.

Di TV Harga Elpiji 12 Kg Sudah Turun, Di Lapangan Belum

Jakarta – PT Pertamina (Persero) sudah menetapkan harga baru untuk elpiji 12 kilogram (kg) yang diumumkan di beberapa media elektronik, surat kabar dan lainnya. Namun justru yang terjadi di lapangan berbeda, para agen belum menyesuaikan harga. Beberapa agen masih bingung menjual elpiji dengan harga berapa. Mereka mengaku mengetahui harga gas hanya dari media. Belum ada harga pasti yang berlaku di lapangan.

“Di lapangan belum kayak begitu, di tv dimana sudah gitu belum tentu di lapangan, “kata salah satu seorang agen elpiji, Paijo kepada detikFinance, Selasa (7/1/2014). Dia prihatin dengan kondisi harga gas yang naik turun belakangan ini.

Menurutnya, pemerintah kurang tegas dalam hal ini. “Harga gas kok dimainin, pimpinan kayak enggak tegas, “katanya. Selain itu, Maswati, salah seorang agen di Mampang pun mengaku belum mendapatkan kepastian harga.

Analisis :

PT Pertamina yang sudah menetapkan harga baru untuk elpiji 12 kilogram tidak didengarkan oleh para agen di lapangan. Agen yang belum menyesuaikan harga dikarenakan mereka masih bingung mau menjual elpiji dengan harga berapa. Hal tersebut dikarenakan PT Pertamina yang terus menerus “mengambil keputusan naik turun” akan harga BBM. Sehingga dampaknya terkena kepada semua agen. Agen bingung mau mearuh berapa harga akan elpiji 12 kg.

Kenaikan gas elpiji 12 kg ini sangat berdampak besar bagi kalangan masyarakat menengah kebawah. Dengan naiknya elpiji pasti sebagian kalangan masyarakat menengah kebawah akan berpindah haluan, dari yang sebelumnya menggunakan elpiji akan menggunakan kompor minya atau kayu bakar.

Pertamina Luruskan Persepsi Soal RIFD

Pemasangan radio Frequency Inditification (RIFD) oleh pemilik mobil-mobil mewah mendatangkan komentar sinis. Tak sedikit pula dari kalangan pejabat mengatakan bahwa mobil-mobil tersebut masih ingin menenggak bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya menegaskan, sistem RIFD tidak hanya ditunjuk untuk kendaraan yang biasa menerima BBM bersubsidi, tetapi juga mandatory semua kendaraan tanpa kecuali.

“Kendaraan yang dipasang RIFD tidak berarti dia dapat BBM bersubsidi. Ada kesalahan persepsi kalau pasang RIFD pasti dapat BBM bersubsidi. Itu bisa kita setting, justru kita block. Mobil Pertamina saja semua pasang, tapi semua diblok tidak bisa (premium) keluar, jelas Hanung di Jakarta, Selasa (31/12/2013)

Apa yang disampaikan Hanung sebelumnya telah disampaikan oleh Vice President Fuel Retail Pertamina Muhammad Iskandar, Kamis (5/12/2013). Iskandar menuturkan, mobil-mobil yang memasang RIFD, konsumsi BBM subsidinya akan dibatasi. Bahkan, alat ini bisa juga didesain agar nozzle di SPBU tak mengeluarkan premium untuk mobil tersebut.

Analisis :

Kasus ini menjelaskan bahwa persepsi yang dimiliki masyarakat sudah salah sejak awal. Mereka menganggap bahwa, dengan menggunakan RIFD setiap kendaraan akan mendapatkan bahan bakar subsidi. Justru itu semua berbanding terbalik. Penggunaan RIFD ini berfungsi sebagai pembatasan penggunaan BBM Subsidi. Serta RIFD juga digunakan agar nozzle di SPBU tak mengeluarkan premium untuk mobil tersebut. Karena masih banyak mobil-mobil mewah yang terus-menerus menggunakan Bahan Bakar bersubsidi.

Menurut saya, penggunaan BBM Subsidi seharusnya bukan untuk mobil-mobil mewah, terutama para pejabat. Melainkan BBM Subsidi seharusnya dialokasikan atau diperuntukkan bagi orang-orang yang kurang mampu. Karena masih banyak masyarakat indonesia yang tidak mampu dalam membeli BBM.

Pengawasan Perbankan Resmi Berpindah dari BI ke OJK

Jakarta – Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menandatangani berita acara peralihan sektor perbankan. Dengan demikian mulai 1 Januari 2014, fungsi pengaturan, perijinan, dan pengawasan perbankan yang dimiliki oleh BI akan beralih ke OJK. Serah terima ini diwakili oleh Gubernur BI Agus Martowardojo dan Ketua DK OJK Muliaman D Hadad beserta jajaran di Gedung BI, jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (31/12/2013) .

Hari ini BI yang diwakili Gubernur BI dan Ketua DK OJK akan menandatangani peralihan sektor perbankan dari BI KE OJK. Ini nantinya akan diserahkan buku laporan pengaturan, perijinanan dan pengawasan bank, yang menjadi tugas dan fungsi bank selama ini, “ ujar Halim dalam sambutannya mengawali upacara serah terima. Halim menuturkan dalam setahun terakhir ini BI telah melakukan berbagai persiapan pengalihan. Diantaranya adalah membentuk departemen untuk berkoordinasi langsung dengan OJK dan mengalihkan pegawai BI untuk OJK.

“Pertama, kita telah menyiapkan organisasi baru, yaitu departemen kebijakan makro prudential yang akan menjadi partner langsung OJK. Kedua adalah persiapan 1150 pegawai dari 1169 pegawai yang bekerja di sektor perbankan untuk bekerja di OJK,” paparnya. Selain itu juga BI telah menyiapkan pedoman bank untuk mengatur dalam teknis perijinan bank, standar operasionnal prosedur (SOP) transisi perbankan, dan rekomendasi struktur perbankan.

“Kemudian juga menyusun pengalihan BKD melalui BRI ke OJK, review BI dengan lembaga terkait seperti KPK, PPATK, BPK dan lainnya, termasuk otoritas di luar negeri. Serta menyusun draft understanding dengan OJK,” jelasnya. Hadair dalam serah terima adalah mantan Gubernur BI Darmin Nasution, Menteri Keuangan Chatib Basri, dan para direktur utama bank-bank di Indonesia.

Analisis :

Pengawasan Perbankan yang sebelumnya menjadi salah satu tugas utama BI sekarang bukan lagi menjadi tugas BI, melainkan tugas OJK. Dengan berpindah tangan kekuasaan ini akan mengakinbatkan kurang optimalnya peran bank sentral dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan moneter, sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan.

Tetapi selama setahun ini BI dan OJK telah melakukan koordinasi, sehingga persiapan pemindah tanganan ini sudah dianggap rampung sepenuhnya. Serah terima ini diwakili oleh Gubernur BI Agus Martowardojo dan Ketua DK OJK Muliaman D Hadad.